
Hosted by KBR Prime · EN

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengonfirmasi kalau program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan kena imbas efisiensi anggaran dan akan dikembalikan ke pagu semula.Tapi, protes kekhawatiran warganet dan kalangan mahasiswa bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya, anggaran beasiswa untuk mahasiswa dan dosen dipangkas seiring dengan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).Untuk bantuan sosial atau beasiswa yakni program KIP Kuliah yang memiliki pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar Rp1,319 triliun.Soal hal ini yuk kita obrolin bareng Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto dan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof Edy Suandi Hamid.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bersediakah saudara-saudara, untuk diangkat sumpah menurut agama masing-masing.Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan.Yang kalian dengar barusan adalah pengambilan sumpah jabatan enam staf khusus di Kementerian Pertahanan. Nah, diantara keenam stafsus baru itu, ada satu nama yang jadi sorotan netizen, yaitu Deddy Corbuzier. Namanya viral jadi trending topic di media sosial sepanjang hari kemarin, bukan karena podcastnya itu, tapi karena jabatan baru yang diembannya dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.Yup! Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi Sosial dan Publik Kemhan kita bahas di sini, di podcast What's Trending! Saya, Lea Baneza.Selama ini mungkin masyarakat kenal nama Deddy Corbuzier sebagai eks mentalis atau presenter, podcaster, bahkan influencer. Belum lama juga, Deddy Corbuzier menjabat duta komponen cadangan (Komcad) Kemhan dan mendapat pangkat Letnan Kolonel (Letkol) Tituler. Tapi kini, ia dibincangkan publik dengan jabatan barunya, yaitu Staf Khusus bidang Komunikasi Sosial dan Publik Kemhan.Lalu, apa sih tugasnya?Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen (TNI) Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan, Deddy Corbuzier memiliki pengaruh luas di media, termasuk media sosial. Dengan keahliannya dalam komunikasi publik, diharapkan nantinya Deddy akan berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara.Yang jelas, penunjukkan Deddy untuk melaksanakan tugas itu menimbulkan beragam reaksi warganet. Ada yang menganggap pengangkatan Deddy Corbuzier sah-sah saja dan sesuai kompetensi. Tapi gak jarang ada yang meragukan kemampuannya.

Sebanyak 505 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati sampai wali kota bakal retret bareng Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari 2025. Tujuannya, kepala negara rencananya bakal memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih. Mulai dari pembekalan tupoksi hingga memastikan jalannya pemerintahan pusat dan daerah itu sinkron.Eh.. eh.. bentar deh, bukannya lagi efisiensi anggaran ya? Inilah yang jadi pertanyaan sebagian netizen di media sosial merespons rencana retret kepala daerah mendatang.Itu tadi suara warganet +62 yang menganggap retret yang rencananya digelar pemerintah dalam waktu dekat ini sebagai sebuah pemborosan. Penyelenggaraan retret yang tentu memerlukan biaya yang tak sedikit ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran begitu santer didengungkan oleh pemerintah sendiri.Apakah ini pemborosan?Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah. Dia bilang retret udah sesuai prinsip penghematan. Dibandingkan pembekalan sebelum-sebelumnya, retret kali ini diklaim lebih irit.Bima Arya juga mengatakan kalau anggaran yang akan digunakan adalah anggaran yang sudah ada di Kemendagri. Selain itu juga selalu ada pos untuk pelantikan dan pembekalan kepala daerah yang ditanggung oleh anggaran daerah.Tapi, sepadan nggak sih mengeluarkan anggaran itu demi tujuan pembekalan dan sinkronisasi itu? Serta, seberapa penting dan besar manfaat retret para kepala daerah itu? Inilah yang kita obrolin lebih lanjut!

Kemarin, program medical cek up gratis buat kado warga yang ulang tahun, mulai digelar hari pertama. Gimana, ada yang sudah menjajal?Kalau dari pantauan hari pertama program itu berjalan, ada faskes yang katanya sampai membludak karena banyaknya warga yang mau memanfaatkan skrining kesehatan gratis. Cek Kesehatan Gratis juga sampai jadi perbincangan yang viral di media sosial.Tapi pertanyaannya, gimana dengan layanan kesehatan umum buat warga sakit yang biasanya sudah cukup bikin antrean panjang? Jangan sampai tak terakomodir dan terganggu kan?! Saya, Lea Baneza kita kupas soal ini di What’s Trending.Kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf, selama peninjauan di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengungkap masyarakat sangat antusias mendaftar medical check up gratis. Beberapa puskesmas di Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Cimahi juga dilaporkan ramai dan kuotanya cek kesehatan gratis ludes.Nah sekarang, kita dengar netizen dulu nih gimana responsnya soal program ini.

Pernah nggak sih kalian kepingin pindah ke luar negeri, buat studi atau kerja misalnya? Karena lagi bermunculan nih ajakan buat pergi dari Indonesia lewat tagar #KaburAjaDulu. Sebagian netizen mengungkap alasan-alasan pribadinya buat kabur ke luar negeri. Ada yang mengekspresikan ketidakcocokannya sama pemerintah, ada yang merasa tawaran negara lain lebih menggiurkan untuk memperbaiki taraf hidup. Beragam reaksi muncul seiring viralnya #KaburAjaDulu. Tagar ini mengajak orang-orang pindah ke negara lain. Mulai dari cari beasiswa, cari lowongan kerja dan berbagai alasan lainnya. Beberapa negara yang disarankan warga +62 adalah Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia. Tapi seruan #KaburAjaDulu bukan tanpa keraguan. Karena, tak sedikit juga netizen yang menanggapinya dengan memaparkan berbagai pertimbangan mengapa Indonesia masih jadi tempat terbaik buat stay.

Ratusan siswa dan orang tua murid di beberapa daerah menggelar aksi demonstrasi. Bahkan guru di Mempawah, Kalimantan Barat didemo ratusan siswa berprestasi karena telat daftar program Eligible Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Ajaran 2024/2025. Belakangan kabar kelalaian sekolah yang membuat ratusan murid gak bisa daftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) memenuhi timeline media sosial. Kegagalan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) membuat siswa-siswa gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menggunakan jalur prestasi. Jadi, pendaftaran SNBP memiliki sejumlah tahapan dan persyaratan. Salah satunya, sekolah harus men-submit data-data siswa. Mulai dari prestasi akademis, nilai ujian nasional, serta informasi yang relevan. Kalau sekolah gagal memasukkan data dan memverifikasi, alhasil siswa-siswa yang seharusnya berhak bisa kehilangan kesempatan diterima di perguruan tinggi yang diinginkannya. Sayangnya ini tidak terjadi di satu sekolahan saja. Lantas, gimana nasib siswa-siswa tersebut? Dan bagaimana solusi yang mungkin bisa ditempuh? Inilah yang jadi pertanyaan sebagian netizen tanah air.

Unggahan gambar “Garuda Hitam” dengan tagar Peringatan Darurat, kemarin viral di media sosial. Postingan netizen +62 itu dilengkapi pula dengan narasi yang mendesak pemerintah untuk membenahi beberapa kebijakan yang disingkat P.E.N.T.O.L. P.E.N.T.O.L adalah singkatan dari 6 desakan yang tercantum dalam poster hitam bergambar garuda itu. Yakni pembenahan di beberapa sektor diantaranya polisi, energi, taraf hidup rakyat, tukin dosen, guru dan ASN, output MBG serta mafia tanah dan kinerja pejabat. Sebagian netizen kemudian menggunakan kesempatan ini untuk turut mengomentari kebijakan yang pemerintah yang terkait.

Nggak hanya buat kesehatan fisik, masyarakat ternyata juga bakal dapat skrining kesehatan mental gratis per Februari ini. Jadi, paket komplit nih? Sepertinya, pemerintah sudah mendudukkan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tapi pertanyaannya, apakah cukup hanya sebatas skrining, mengingat prevalensi gangguan mental di Indonesia yang sudah dibilang mengkhawatirkan? Program skrining kesehatan mental gratis ini dibocorin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meski belum disebutkan dengan pasti tanggal dimulainya. Yang jelas, netizen pun menanggapi niat pemerintah ini dengan berbagai reaksi. Tentu, ada yang menyambut baik, tapi ada yang masih mempertanyakan perawatan dan layanan kesehatan mental lanjutannya yang biasanya dinilai menguras cuan itu.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana merekrut warga sipil menjadi tentara yang tergabung dalam mantra siber. Mantra siber ini menjadi matra keempat dalam struktur TNI, bersanding dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Warga +62 yang mau direkrut, harus memiliki kemampuan siber. Alasannya, Agus mengatakan, kalau dia melatih anggota TNI yang sudah ada bakal sulit. Sehingga, merekrut warga sipil yang memiliki kemampuan siber menurutnya lebih mudah dibandingkan harus melatih kemampuan siber para tentara. Mereka bakal membantu kerja-kerja dan mengatasi serangan siber di Indonesia. Keberadaan mantra siber dianggap penting, karena beberapa tahun terakhir serangan siber makin masif. Gimana nih, apakah kamu minat join mantra siber? Kalau dilihat dari reaksi netizen di media sosial sih, terlihat bermunculan yang mengajukan diri atau menunjukkan ketertarikannya. Tapi ada juga yang kemudian mewanti-wanti untuk tidak sembarangan memilih warga sipil tanpa tahu loyalitasnya kepada bangsa dan negara.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan efisiensi anggaran. Gak nanggung-nanggung, total efisiensi mencapai Rp306,69 triliun. Efisiensi anggaran Rp 300-an triliun itu berasal dari penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 250-an triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50-an triliun. Beberapa penghematan dilakukan dengan pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar. Salah satu kementerian yang mengaku berkomitmen menghemat perjalanan dinas dan mengurangi seremonial adalah Kementerian Agama (Kemenag). Untuk perjalanan dalam negeri, Kemenang akan membatasi jumlah personil. Menag ditemani maksimal 5 orang, Wamenag maksimal 4 orang, dan Eselon I maksimal 2 orang. Adapun untuk perjalanan dinas Eselon II sampai IV, tidak perlu didampingi. Langkah penghematan pemerintah ini kemudian direspons oleh warganet. Ada yang menggunakan kesempatan ini untuk mengadu soal dugaan korupsi dari mark up anggaran di daerah-daerah. Sebagian warganet lantas meminta ada transparansi penggunaan anggaran, supaya lebih jelas dan tepat sasaran. Tapi ada juga yang mengkhawatirkan efisiensi anggaran itu bakal berpengaruh ke masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar dan rapat pemerintah. Jadi, bagaimana dong, agar penghematan anggaran ini bisa berdampak positif bagi kepentingan publik?